Tim Editor
ERA.id - Sejumlah negara dan organisasi dunia telah merespons diumumkannya pemerintahan sementara Afghanistan oleh Taliban, Selasa, (7/9/2021). Di antara sejumlah negara, China tampak selangkah di depan menyambut kabinet bentukan Taliban itu.
Nama-nama yang diumumkan juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid sebagai anggota kabinet sementara Afghanistan, Selasa, berisi sejumlah sosok lama, yang kesemuanya laki-laki.
Mullah Mohammad Hasan Akhund, eks menteri senior di era kepemimpinan Taliban di dekade 1990an, ditunjuk menjadi pelaksana tugas perdana menteri. Sementara itu, Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri Taliban dan sosok yang menyaksikan perjanjian penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2020, diangkat menjadi wakilnya.
Uniknya, di antara sejumlah nama anggota kabinet, terdapat Sirajuddin Haqqani, pendiri jaringan Haqqani, yang oleh AS disebut sebagai kelompok "teroris", demikian sebut Al Jazeera. Sirajuddin saat ini masih masuk daftar orang paling dicari oleh Biro Investigasi Federal (FBI) sehubungan dengan sejumlah serangan bunuh diri dan kedekatannya pada al-Qaeda.
China Ulurkan Tangan
Komunitas internasional umumnya mengambil posisi menunggu langkah Taliban selanjutnya. Qatar menyebut bahwa "pragmatisme" Taliban masih perlu dicermati selanjutnya. Hal serupa disampaikan oleh Turki, di mana Presiden Recep Tayyip Erdogan mengaku masih memonitor dengan teliti perkembangan di Afghanistan.
Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh China, yang menyebut pengumuman Taliban, Selasa, telah mengakhiri "tiga pekan penuh anarki" di Kabul.
Pada Rabu, Beijing menyebut bahwa pemerintahan yang baru di Afghanistan bisa menstabilkan situasi yang mereka anggap disebabkan oleh proses penarikan pasukan Amerika Serikat yang tidak dipersiapkan dengan baik.
"China melihat pengumuman pembentukan pemerintahan sementara dan penunjukan personal oleh Taliban sebagai sesuatu yang sangat penting," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, dalam konferensi pers, Rabu, melansir Al Jazeera.
"Pengumuman itu mengakhiri tiga pekan penuh anarki di Afghanistan dan menjadi langkah penting untuk mengembalikan ketertiban serta untuk membangun negara itu kembali," ucapnya.
Sebelumnya, China telah mengatakan siap untuk membangun kembali hubungan baik dengan kelompok Taliban pasca-pengambilalihan pemerintahan di Afghanistan.
Kabinet bentukan Taliban dikritik sejumlah pihak karena tidak seinklusif yang selama ini dijanjikan kelompok militan tersebut. Organisasi UN Women, lewat direkturnya, Pramila Patten, menyayangkan tidak adanya perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Amerika Serikat pun menyatakan khawatir dengan "afiliasi dan rekam jejak" sejumlah orang yang kini duduk di posisi tertinggi pemerintahan bentukan Taliban itu. Juru bicara Departemen Dalam Negeri AS menyatakan akan terus mengawasi pemerintahan baru ini, "dan akan menilai Taliban dari tindakan mereka, bukan dari apa yang mereka katakan."
