Tim Editor
ERA.id - Platform media sosial Twitter memutuskan untuk membatasi akun-akun milik pemerintah Rusia. Pembatasan ini juga termasuk tidak direkomendasikannya lagi akun pemerintah Rusia kepada para pengguna.
Twitter mengumumkan Selasa (5/4/2022) bahwa mereka memperkenalkan langkah-langkah baru terhadap akun pemerintah Rusia untuk mengurangi dampak propaganda resmi di jejaring sosial.
Akun Twitter yang dioperasikan oleh pemerintah Rusia tidak akan lagi diperkuat atau direkomendasikan kepada para pengguna di Twitter, termasuk di seluruh timeline, pencarian, explore, dan tempat lain di layanan tersebut.
Langkah tersebut sedikitnya akan berpengaruh pada 300 akun milik Rusia, termasuk dua akun yang saat ini dimiliki oleh Putin, satu berbahasa Rusia dan satunya berbahasa Inggris. Masing-masing akun milik Putin memiliki pengikut sebanyak 3,6 juta dan 1,7 juta.
"Langkah ini secara drastis mengurangi kemungkinan orang-orang di Twitter melihat Tweet dari akun ini kecuali mereka mengikutinya," kata Yoel Roth, kepala integritas situs Twitter, dikutip CNN, Rabu (6/4/2022).
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk pertama kalinya terhadap Rusia sehubungan dengan invasinya ke Ukraina, dan mengikuti kekhawatiran yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil bahwa akun resmi Rusia terus mempromosikan propaganda tentang perang.
Selain itu, Twitter juga akan mengatakan bisa menambahkan kebijakan tersebut di masa depan untuk menilai situasi lain di luar konflik bersenjata antarnegara. Kebijakan ini juga berlaku untuk akun Kementerian, kedutaan resmi, serta akun pejabat tinggi Rusia.
Pengumuman Twitter muncul setelah para kritikus menyoroti perbedaan antara tindakan perusahaan sebelumnya untuk membatasi media pemerintah Rusia di platformnya, seperti konten dari Sputnik dan RT, dan pendekatannya yang relatif lepas tangan ke akun pemerintah Rusia.
Beberapa, termasuk sejumlah anggota parlemen AS, telah meminta Twitter untuk langsung melarang akun pemerintah Rusia.
Bulan lalu, Twitter menghapus cuitan oleh kedutaan Rusia di Inggris yang membantah fakta dari laporan tentang pemboman sebuah rumah sakit di kota Mariupol, Ukraina.
Meski pun Twitter tidak dilarang di Rusia, situs tersebut saat ini sudah sangat lambat hingga tidak bisa dioperasikan. Namun pihak Twitter menegaskan keputusan itu bukan bentuk dari pembalasan.
