Tim Editor
ERA.id - Pemerintah India berusaha meredakan tensi kemarahan masyarakat dalam dan luar negeri pada Senin (6/6/2022), setelah komentar dua petinggi Bharatiya Janata Party (BJP) tentang Nabi Muhammad.
Dua BJP—partai Hindu nasionalis pendukung Perdana Menteri Narendra Modi—mengeluarkan komentar yang memicu kemarahan masyarakat muslim India dan muslim luar negeri.
Karena itu, terjadi kerusuhan di Kota Kanpur dan aparat setempat menahan 38 orang yang juga berencana unjuk rasa di Mumbai.
Beberapa pejabat tinggi India dilibatkan untuk mengatasi ketegangan diplomatik ketika negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UAE), dan Iran menuntut permintaan maaf pemerintah India karena membiarkan komentar yang menghina itu.
Sepanjang akhir pekan, para diplomat India yang bertugas di negara kawasan Teluk dan negara-negara Islam lainnya dipanggil oleh pemerintah setempat untuk menyampaikan protes atas komentar pejabat BJP.
Kementerian luar negeri India mengatakan dalam pernyataan bahwa cuitan dan komentar ofensif dalam bentuk apa pun tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
BPJ menonaktifkan seorang juru bicara dan mengusir seorang pejabat lainnya pada Minggu, (6/6/2022) karena menyakiti sentimen keagamaan warga minoritas.
Muslim India mencapai 13 persen dari 1,35 miliar penduduk di negara itu.
Aksi-aksi unjuk rasa direncanakan digelar untuk memprotes komentar antimuslim di Mumbai pada Senin.
Seorang pejabat senior di Kedutaan Besar Qatar di New Delhi mengatakan pemerintah Modi harus menjauhkan diri mereka dari komentar itu.
“Menyakiti sentimen keagamaan bisa berdampak langsung pada hubungan ekonomi,” kata sang pejabat, seperti dikutip dari Antara.
Dia menambahkan pihaknya sedang memeriksa laporan tentang aksi boikot komoditas India yang dilakukan sejumlah pemilik toko swalayan di Qatar.
Perdagangan India dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan UAE, mencapai sekitar 90 miliar dolar AS (Rp1,3 kuadriliun) pada 2020—2021. Jutaan warga India tinggal dan bekerja di negara-negara GCC.
PM Modi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara yang kaya energi itu, sumber utama impor bahan bakar India.
