Tim Editor
Mengutip dari The Guardian, Kamis (31/5/2018), pengumuman itu disampaikan Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil. Menurutnya, rencana pemblokiran ini untuk mengidentifikasi pengguna yang kerap menggunakan akun palsu.
"Masa pemblokiran memungkinkan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi pengguna yang bersembunyi di balik akun palsu. Pengguna yang meng-upload gambar yang bersifat pornografi, serta pengguna yang menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan di Facebook agar disaring dan dihapus," ucap Basil, seperti dikutip era.id.
Selain itu, Basil menambahkan timnya juga akan menguji bagaimana populasi Papua Nugini menggunakan Facebook, serta mencari tahu bagaimana Facebook mempengaruhi rakyat Papua Nugini.
"Pemblokiran ini akan memungkinkan pengguna asli dengan identitas asli untuk menggunakan media sosial itu secara bertanggung jawab," tambahnya.
Selain itu, Basil juga menimbang rencana Papua Nugini memiliki media sosial sendiri. "Kami juga dapat melihat kemungkinan untuk menciptakan situs media sosial baru untuk digunakan masyarakat Papua Nugini dengan profil yang asli," tutup Basil.
Terlebih meningkatnya kekhawatiran untuk melindungi privasi pengguna Facebook di Papua Nugini pasca kejadian kebocoran data oleh Cambridge Analytica.
"Pemerintah nasional, disapu oleh globalisasi TI, tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memastikan keuntungan atau kerugian [dari Facebook] - dan bahkan mendidik dan memberikan panduan tentang penggunaan jejaring sosial seperti Facebook untuk pengguna PNG," kata Basil bulan lalu.
