Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad menyoroti laporan terkait tidak tepat waktunya distribusi dan pencairan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyebutkan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) ada catatan khusus bahwa program Bansos seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang harusnya cair setiap bulan namun seringkali tidak tepat waktu atau dirapel.
"Ini masalah klasik dari dulu yang kami bingung kenapa tak kunjung ada perbaikan akseleratif, padahal ini masalah hak dasar," kata Idris dalam Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Sosial terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta Tahun 2021, di kantornya Jakarta, Jumat, (1/1/2022).
Idris menyayangkan selama masa Gubernur Anies Baswedan masalah ini tak dapat diselesaikan.
"Sampai masa jabatan Gubernur Anies mau selesai, tak ada perbaikan tuntas. Beliau bisa tampil dan foto-foto waktu seremoni penyerahan bantuan, tetapi gagal memperjuangkan nasib masyarakatnya. Bagi para penerima, bansos ini harapan bertahan hidup. Harusnya jangan sampai telat apalagi sampai berbulan-bulan," ujarnya.
Idris meminta segera ada langkah konkret membenahi permasalahan ini sampai tuntas.
"Segera kita selesaikan dengan serius. Kita panggil juga Bank DKI sebagai mitra yang terlibat dalam distribusi dan pencairan bansos ini. Tahun depan tidak boleh ada bansos telat lagi, harus diupayakan tepat waktu setiap bulan" ujarnya.
