Tim Editor
ERA.id - Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan sosok yang akan diberi mandat memimpin DKI Jakarta pasca lengsernya Anies.
Sebab, jabatan Gubernur Anies tinggal 10 hari lagi atau akan berakhir pada (16/10/2022).
“Pasca Reformasi, tidak ada sejarahnya dalam pergantian jabatan gubernur di DKI Jakarta di mana warga Jakarta masih buta siapa yang akan memimpin mereka berikutnya. Padahal sudah hampir akhir masa jabatan gubernur incumbent, masa jabatan Pak Anies tinggal 10 hari. Sampai sekarang pun publik tidak tau yang akan mengambil tongkat kepemimpinan berikutnya siapa,” kata Michael di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Michael mengatakan, bahwa pihaknya menghormati proses di Kemendagri dan yakin bahwa Presiden selaku pemegang hak prerogatif untuk menunjuk Pj Gubernur akan mengangkat sosok yang paling kapabel untuk memimpin Jakarta yang masih berstatus ibukota sampai dengan 2024 nanti.
Namun, ia menyayangkan bahwa sampai sekarang pun belum ada kejelasan siapa sosok Pj Gubernur tersebut, sementara proses transisi kepemimpinan Jakarta sangat penting untuk bisa segera dilakukan.
“Saya percaya Presiden akan memilih yang terbaik. PSI pun sudah menyatakan dukungan penuh dan harapan besar agar Pak Heru dapat dipercaya Presiden memimpin Jakarta sampai 2024 karena berbagai alasan dan analisa yang sudah kami sampaikan terbuka," katanya.
Tapi, PSI dengan tegas minta agar Kemendagri memberi kepastian sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI bisa segera mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan tersebut.
"Ini kan bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba saja. Kalau terlalu tiba-tiba, menurut hemat kami itu menyalahi asas pemerintahan yang baik atau good governance,” tambahnya.
Ketua DPW PSI Jakarta mengingatkan bahwa Pemprov DKI saat ini bahkan belum memulai pembahasan APBD-P 2022 dan APBD 2023. Menurut ketentuan linimasa pembahasan anggaran yang diatur UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan APBD-P seharusnya sudah disahkan di Bulan September kemarin, sementara APBD tahun berikutnya harus sudah disahkan akhir November.
“Sebagai partai yang konsisten mengawal anggaran, kami tidak mau kualitas anggaran Jakarta yang hampir 100 triliun Rupiah itu terancam karena proses pembahasan yang mepet dan masa transisi yang tidak optimal,” katanya.
Dia berharap agar adanya kesinambungan pemerintahan agar program pembangunan Jakarta tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan. Momentum penunjukan Pj Gubernur ini adalah momentum unik untuk membuat pembangunan Jakarta di atas kepentingan dan perselisihan politis (above politics).
“Jakarta ini barometer Indonesia. Kalau transisi kepemimpinan di Jakarta tidak dipersiapkan dengan baik dan tidak berjalan mulus, akan menjadi contoh yang buruk bagi daerah lain," katanya.
Dengan demikian, ia berharap transfer otoritas dari Gubernur incumbent ke Pj Gubernur bisa terjalin dengan komunikasi terbuka dan kerjasama agar program pembangunan Jakarta ini berkelanjutan.
"Yang sudah baik dituntaskan dan dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Karena kalau tidak, yang dirugikan adalah warga Jakarta,” katanya.
Dengan segera adanya kejelasan sosok Pj Gubernur, maka seluruh proses perencanaan pembangunan dan mengejar tutup tahun APBD 2022 ini pun dapat dilaksanakan dengan baik. Michael meyakini diumumkannya Pj Gubernur akan memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam mengelola kota megapolitan seperti Jakarta.
Tentunya, baik masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi DKI Jakarta butuh kepastian. Arah kebijakan Jakarta dan postur APBD akan seperti apa kedepannya akan seperti apa.
"Hal ini penting dan bisa kita jawab kalau Pj Gubernur punya waktu lebih untuk mempersiapkan pemerintahannya sebelum masuk. Setiap hari berharga, apalagi menjelang pembahasan APBD. Saya minta Pak Mendagri bisa mengumumkan Pj Gubernur DKI Jakarta lebih awal lagi dan tidak menunggu di ujung batas waktu karena konsekuensinya terhadap Jakarta besar,” tutupnya.
