Tim Editor
ERA.id - Program sumur resapan diniai kurang efektif mengatasi banjir di Jakarta, karena tanah di Ibu Kota kebanyakan telah jenuh dan tak bisa menyerap air.
"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis kemarin.
Namun menurutnya, karena program sumur resapan sudah telanjur dimulai dengan anggaran tidak sedikit, setidaknya Yayat berharap agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.
"Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah. Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," tuturnya.
Lebih lanjut, Yayat menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan demi mengatasi banjir di Jakarta. "Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.
Setidaknya menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta, dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk mengatasi banjir.
"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.
Setelah melalui evaluasi, dia yakin akan ada transparansi capaian yang akan dibuka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis," tuturnya.
Diketahui bahwa sebelumnya dalam dokumen Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyatakan bahwa kondisi Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.
Makanya dalam penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton (sheetpile).
Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut, dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.
"Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu tersebut.
