Tim Editor
ERA.id - Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengatakan pembatasan sepeda motor dengan skema ganjil genap di Jakarta sudah mendesak untuk mengurangi macet dan polusi di Ibu Kota.
“Memang adilnya sepeda motor juga diberlakukan ganjil genap, karena sepeda motor sudah membuat macet dan polusi,” kata Deddy, Selasa (10/10/2023).
Ia mengatakan kendaraan roda dua merupakan penyumbang polutan yang cukup besar karena bahan bakar yang digunakan motor pada umumnya adalah yang kualitasnya kurang baik.
Terlebih, populasi sepeda motor sudah mencapai 70-80 persen dari seluruh kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta setiap hari.
Selain menurunkan polusi dan kemacetan, pembatasan sepeda motor juga akan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, kata dia.
Meski begitu, Deddy mengatakan penerapan skema ganjil-genap untuk sepeda motor justru dapat memicu masyarakat membeli motor kedua atau membuat plat nomor polisi bodong untuk mengakali pembatasan itu, mengingat sepeda motor mudah dibeli dan terjangkau harganya.
Untuk mengatasi masalah itu, ia berkata bahwa pembatasan sepeda motor dapat berjalan lebih efektif melalui penerapan electronic road pricing (ERP) dibanding dengan pemberlakuan skema ganjil-genap saja.
“ERP itu adil karena kendaraan apapun, termasuk motor, yang lewat jalan pasti akan bayar. Kalau jadi penyebab macet atau polusi, pasti didenda,” kata dia.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan membahas penerapan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua dengan pihak kepolisian setelah usulan tersebut diajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo September lalu.
"Kita akan pikirkan. Semua itu harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas/ Ditlantas Polda Metro Jaya," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10).
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta William A. Sarana menilai penerapan ganjil-genap untuk sepeda motor bukan kebijakan yang efektif dan tepat. Ia mendorong pemerintah terlebih dahulu meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transportasi umum sebelum melakukan pembatasan.
