Tim Editor
ERA.id - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan mengaku sudah mengingatkan pengelola papan iklan maupun layar LED (videotron) yang terpasang di pos polisi untuk tak mencantumkan materi bernuansa politik.
Doni juga menjelaskan bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya memang memiliki beberapa pos lalu lintas di wilayah Jakarta, namun pos lalu lintas yang memiliki videotron tidaklah banyak.
"Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas di operasional di jalan raya memang kita memiliki beberapa pos lalu lintas tersebar yang berada di wilayah Jakarta ada 32 titik pos, 12 pos di antaranya itu ada terdapat videotron yang dikelola perusahaan iklan, " ucapnya, Jumat kemarin.
Doni juga terus mengingatkan kepada pengelola videotron untuk berhati-hati menerima permintaan para klien terkait kampanye pemilu. "Sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif atas netralitas Polri dalam pelaksanaan pemilu, " katanya.
Keren ini min @bawaslu_RI
Videotron pos polisi semanggi
280 jutaan per bulan pic.twitter.com/HAPqYFLgzV
— ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) December 21, 2023
Sementara itu Manajer Operasional Advertising, Dede Jua menegaskan bahwa iklan tersebut tidak ada kaitannya dengan instansi Polri.
"Pada unggahan yang telah banyak ditonton. Kalau kami, pengelola atau pelaku iklan, kami menerima kontrak tersebut, kami pengusaha. Tidak ada kaitan dengan Polri atau apapun," ucap Dede.
Selanjutnya Dede menjelaskan bahwa dalam iklan tersebut memang kliennya menyewa di salah satu tempat yang di mana dipergunakan untuk satu institusi, Polri.
"Terkait untuk konten itu sendiri, kami pengelola mengolah itu sendiri. Dari alurnya itu klien kontrak ke kami dan melakukan pembayaran, itu berbayar. Kami di sini pelaku usaha. Yang mana kami di sini tidak dituntut netral,” ucap Dede.
Sebelumnya beredar video viral di media sosial X (dulu twitter) memperlihatkan iklan pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024 di atas pos polisi wilayah Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/12) silam yang diunggah dalam media sosial X.
