Tim Editor
ERA.id - Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok jadi pembicaraan di Twitter usai kerjanya melawan banjir di Jakarta, dibandingkan dengan Anies Baswedan. Apa kata Ahok soal banjir di Jakarta? Menurutnya, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai.
Sementara Pemprov DKI disarankan mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS). "Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok dikutip dari Detikcom.
Ia pun mengenang masa-masa dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI. Saat itu, ia tidak segan-segan membongkar bangunan yang berdiri di DAS. Semua diklaim untuk mengatasi banjir. "Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," ucapnya.
Ahok memberi masukan, kalau nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, maka warga terdampak bisa disediakan rusun dengan harga terjangkau. "Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya," ujarnya.
Anies dan jajarannya pun diminta mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada. "Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja," ujar Ahok.
Ahok juga mengakui, kebijakannya tidak populis saat ia menjabat. Tapi, semua demi mengatasi banjir dan kemacetan berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada. Seperti apa? Penggusuran tepatnya.
"Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat."
"Nanti tahun 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta," jelasnya.
