Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu mengenai surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal data ganda bantuan sosial (bansos) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang perlu diverifikasi dan divalidasi.
“Saya enggak tahu persis surat yang disampaikan DKI,” ujar Risma dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Tetapi Risma membenarkan ada permintaan dari Provinsi DKI Jakarta untuk penyaluran BST lewat bank daerah. Namun penyaluran melalui bank daerah memerlukan waktu 1-1,5 bulan, sehingga kemungkinan penyaluran bansos tidak bisa serentak.
“Kemudian kita tawarkan ke bank lain, dan demikian pula. Akhirnya kita putuskan disalurkan melalui PT POS Indonesia,” ujar dia.
Sementara itu, Risma memastikan akan membantu perbaikan data penerima bansos di DKI yang menurutnya baru 40 persen.
Risma memastikan penyaluran BST sudah mencapai 95 persen.
Sementara bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai untuk di Pulau Jawa sebanyak 89 persen.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menemukan 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19.
Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta validasi data penerima bansos.
Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari ada data dobel sebanyak 99.450 KPM dengan data dari Kementerian Sosial.
Sehingga Pemprov DKI tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data. Gubernur Anies, kata dia, sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address.
