Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan penyerapan bantuan sosial (bansos) pada 2023 rendah. Hal itu karena ongkos warga untuk mengambil bansos lebih mahal dibandingkan bansosnya.
"Itu dia harus nyebrang kalau ambil (bansos), karena tidak ada ATM, tidak ada pos. Mereka nyebrangnya, yang paling banyak diterima Rp450 ribu, nyebrangnya butuh Rp600 ribu," kata Risma dalam Sidang PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Risma menjelaskan karena alasan di atas, penerima manfaat bansos enggan mengambil bansos. Sebagai alternatif, mereka baru mau mengambil bansos di akhir tahun.
"Ada lagi yang bank, seperti di Bali, ada di daerah di mana Bank BTN nggak ada di kabupaten itu. Sehingga, dia butuh untuk membayar transport untuk mengambil bank di kabupaten lain itu lebih banyak dari yang dia terima," kata Risma.
Ia bersama Himbara dan kementerian BUMN merapatkan masalah ini. Sehingga, penerima bantuan harus pindah bank yang sesuai dengan bank terdekat. Tak hanya soal bank, masalah data dan meninggalnya penerima manfaat juga menjadi persoalan.
"Misalkan bapaknya meninggal, kita ganti nama anaknya. Itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini. Butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening. Akhirnya disepakati ada seluruh bank dan PT Pos disepakati, untuk penerima baru itu disalurkan lewat PT Pos karena bisa 1 minggu keluarkan rekening," kata Risma.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran bansos dan perlinsos dari 2019 hingga 2024, periode yang sama pada Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja, kecuali pada 2023. Pada 2023 terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena ada penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan.
"Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan pada bansos kemensos mencapai cukup tinggi akibat baseline 2023 dari bansos kemensos pada Januari Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan," kata Sri.
Ia menambahkan pola pembayaran perlinsos dan bansos 2024 tidak mengalami perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. Realisasinya juga tidak ada perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya.
Ia memastikan dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada bantuan sosial (bansos) yang dikelola kementerian sosial. Perubahan perlindungan sosial (perlinsos) yang dikelola kementerian dan lembaga lain seperti kemendikbud dan kemenaker karena akibat akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima kartu Indonesia pintar kuliah serta program pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah.
"Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang tadi disampaikan," kata Sri.
