Anies Bagi-bagi Beras Kualitas Premium, Warga: Bersih dan Wangi, Beda dengan yang Kurang Bagus

| 11 Aug 2021 17:56
Anies Bagi-bagi Beras Kualitas Premium, Warga: Bersih dan Wangi,  Beda dengan yang Kurang Bagus
Anies Baswedan (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

ERA.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial memberikan Bantuan Sosial (Bansos) Non-Tunai berupa beras kualitas premium bagi 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Direktur Eksekutif, Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad mengatakan, beras menjadi kebutuhan pokok warga. Sehingga, adanya bansos beras ini sangat membantu warga.

"Bantuan beras dari Pemprov DKI ini juga tidak diberikan secara sembarangan. Tapi, juga memperhatikan sisi kualitas. Saya kira ini menjadi komitmen Pak Gubernur yang tidak hanya membantu, namun juga ingin membahagiakan warga, tidak mau membuat warga kecewa," ujarnya, Rabu (11/8/2021).

Menurutnya, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan menyiapkan dan mendistribusikan beras Bansos Non-Tunai yakni, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya sangat memiliki kompetensi. Termasuk, dalam menjaga kualitas yang diberikan untuk KPM.

"Kemasannya juga bagus. Bahkan, sudah dilengkapi dengan penanda atau stiker khusus berupa logo Jaya Raya, Dinas Sosial dan Jakarta Plus," terangnya.

Beras Bansos Non-Tunai dari Pemprov DKI sangat diapresiasi KPM. Termasuk, mereka yang menjadi warga RT 02/03, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Salah seorang KPM, Diah Susilowati (36) mengaku senang karena beras diterima dalam karung kemasan yang bersih, rapi berlogo Jaya Raya, Dinas Sosial dan Jakarta Plus. Terpenting lagi, menurutnya, saat dibuka beras nampak bersih dan wangi.

"Beras bagus dan sangat layak konsumsi. Beras bagus itu secara kasat mata dan dipegang saja kelihatan, beda dengan yang kurang bagus," bebernya.

Sementara itu, Lurah Cilincing, Sumarno menuturkan, melalui Perumda Pasar Jaya sudah diterima beras Bansos Non-Tunai bagi 8.535 KPM.

"Langsung didistribusikan ke 10 RW untuk selanjutnya diserahkan kepada KPM melalui pengurus RT sesuai by name by address untuk mencegah terjadinya kerumunan," tandasnya.

Rekomendasi