Tim Editor
ERA.id - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menyoroti aksi Musyawarah Rakyat (Musra) oleh sejumlah kelompok relawan Jokowi.
Kata Effendi, Musra itu digelar demi menjaring nama calon presiden dan wakil presiden 2024 yang rencana digelar dalam waktu dekat. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak untuk diistimewakan lewat Musra saja.
“Enggak perlu lah bermusra-musra itu, enggak perlu ada keistimewaan,” kata Effendi melalui sambungan daring dalam diskusi publik Total Politik bertajuk "Gelar Musra, Jokowi Pilih Siapa?", Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022).
Menurut dia, Jokowi milik seluruh komponen bangsa dan tidak seharusnya diklaim oleh kelompok tertentu. “Padahal dia sudah jadi pemimpin yang disukai oleh majority, dicintai, dikagumi, dihormati baik oleh kawan oleh lawan,” ujarnya.
Terkait prediksi dukungan Jokowi yang akan diberikannya pada calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 mendatang tak seharusnya menjadi fokus utama, melainkan yang terpenting ialah dukungan terhadap kinerja Jokowi di sisa masa kepemimpinannya agar kian optimal.
Effendi melihat banyak nilai positif yang ditorehkan Jokowi selama masa kepemimpinannya dan memandang Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang kuat untuk menghadapi situasi saat ini, sehingga dirinya tidak mempermasalahkan bila masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
“Kalau pun mau ditambah tiga tahun pun buat saya ya monggo saja, sepanjang beliau menuntaskan kemantapan kemapanan ideologi itu,” ucapnya.
Merespons hal tersebut pengamat politik sekaligus penggagas Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 alias JokPro 2024 M. Qodari setuju dengan gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi sekaligus menegaskan bahwa Jokowi milik rakyat. “Saya tinggal nimpalin aja kalau bisa diamanden ngapain tiga tahun, tiga periode saja,” kata Qodari.
“Partai sesungguhnya Pak Jokowi bukan PDIP, bukan Golkar, PKB atau PPP, tapi rakyat, jadi kalau didukung elit saja tidak ada legitimasi tidak pilih oleh rakyat menurut saya berbahaya bagi Pak Jokowi,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya pada Jumat (29/7), Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar Bona Ventura mengatakan bahwa sejumlah kelompok relawan mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri Musyawarah Rakyat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yang rencananya akan dilakukan di 34 Provinsi untuk menjaring nama calon presiden dan wakil presiden 2024.
