Tim Editor
ERA.id - Revolusi mental menjadi jargon yang digaungkan Jokowi saat Pemilu Presiden 2014. Jokowi menyebutkan revolusi mental yang dimaksud diantaranya perubahan dari akar masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tak baik, birokrasi yang bobrok hingga ketidakdisiplinan. Apakah jargon hanyalah sekadar jargon?
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui revolusi mental yang jadi 'jagoan' program Jokowi minim anggaran. Bahkan anggarannya hanya Rp20 miliar.
"Saya kira sebetulnya sedang bergulir ya, memang gaungnya aja yang kurang, kenapa gaungnya kurang karena memang ada keterbatasan. Misalnya saya harus jujur aja untuk revolusi mental di kemenko PMK anggarannya Rp20 miliar," kata Muhadjir dalam kanal Youtube Akbar Faisal Uncencored dikutip, Selasa (16/8/2022).
Ia menambahkan saat ini ia sedang mengupayakan agar anggaran revolusi mental naik menjadi Rp30 miliar. "Bagaimana revolusi dengan dana Rp30 miliar kan tidak mungkin," katanya.
Muhadjir melanjutkan kementerian yang mendapatkan tugas revolusi mental juga tak spesifik anggarannya untuk program tersebut. Karena itu, harus ada usaha 2 tahun ke depan untuk gerakan revolusi mental ini.
Menurut Muhadjir, revolusi mental seharusnya gerakan yang kalau bisa dilakukan dari bawah menuju ke perubahan yang lebih baik. Kalau diukur ia mengakui program revolusi mentalnya memang masih jauh dari perubahan yang diinginkan.
"Tapi sebetulnya cukup banyak dari perubahan yang dimulai dari periode awal beliau (Jokowi)," kata Muhadjir.
Ia mencontohkan saat menjabat sebagai mendikbud, terdapat transformasi ujian nasional dari yang berbasis kertas menjadi berbasis komputer. Ia mengklaim dengan perubahan itu terjadi perubahan mental drastis di kalangan siswa. Sehingga tak mungkin ada soal yang 'bocor'.
"Itu baru bisa dibuka yang bersangkutan 15 menit sebelum ujian. Jadi itu bagian dari revolusi mental yang saya terjemahkan waktu itu di lingkungan kementerian kebudayaan," katanya.
