Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga mampu untuk tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu dilakukan Ganjar saat ia menemukan pembeli Pertalite ketika sidak di SPBU Rest Area 379A, ruas tol Batang-Semarang, usai kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (7/9).
Ganjar mengatakan pasokan BBM di SPBU tersebut tidak ada masalah. Namun ia menyayangkan ada masyarakat kategori mampu yang masih membeli BBM bersubsidi. "Kalau dari sisi pasokan bagus tetapi kita lihat tadi orang-orang mampu belinya juga Pertalite. Padahal kita tahu itu seharusnya untuk yang tidak mampu," kata Ganjar.
Ganjar mendapat temuan itu ketika berdialog dengan pembeli BBM di SPBU tersebut. Salah satu pembeli diketahui sedang membeli BBM bersubsidi Pertalite. Tenyata ia adalah seorang bankir. Sontak Ganjar terkejut dan langsung memintanya untuk beli BBM nonsubsidi atau Pertamax.
"Kita ajak bagi yang mampu belinya Pertamax. Masak ada bankir tadi mau piknik (beli Pertalite). Artinya orang yang berkemampuan, handphonenya juga bagus-bagus, belinya Pertalite. Belilah yang namanya tidak bersubsidi, sehingga kita bisa berbagi dengan masyarakat lain," kata Ganjar.
Sebelum di Pekalongan, dalam dua hari ini Ganjar juga menggelar sidak BBM di Rembang dan Kota Semarang. "Prinsipnya hampir semua SPBU yang kemarin kita cek sampai dengan hari ini alhamdulilah suplainya lancar dan antrenya tidak panjang," kata Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar juga mengatakan Pemprov Jateg telah melakukan langkah antisipasi dampak kenaikan BBM, salah satunya menyiapkan dana bantuan tambahan atau bantalan. Dana itu diambil dari dana transfer umum (DTU) dari pemerintah pusat sebanyak 2 persen atau sekitar Rp 60 miliar.
"Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan 2 persen dari dana transfer umum itu sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah 2 persennya kira-kira sekitar Rp 60 miliar," kata Ganjar.
Menurutnya, jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD Perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap ada alokasi dari APBD Perubahan itu yang dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat.
"Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi," katanya.
