Tim Editor
ERA.id - Polri bergerak untuk mengusut hacker Bjorka yang diduga melakukan peretasan dokumen negara dan doxing ke pejabat negara atau pemerintahan.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindaklanjuti dan menjaga kebocoran data yang diduga dilakukan hacker Bjorka.
"Tim siber Bareskrim sudah masuk tim terpadu," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (13/09/2022).
Namun, Dedi belum merinci sudah sejauh mana tim terpadu ini bekerja. "Nunggu update dari siber," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat internal dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate hingga Kepala BSSN, Hinsa Siburian. Rapat tersebut khusus membahas soal kebocoran data yang dilakukan peretas bernama Bjorka.
Plate membenarkan adanya kebocoran data pribadi milik pejabat maupun institusi. Namun menurutnya, data yang beredar bukan data terbaru maupun data khusus.
"Data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang terupdate sekarang," kata Johnny.
Dia menambahkan Kemenkominfo, BSSN, hingga Polri akan membentuk tim khusus untuk menelaah lebih lanjut terhadap data-data yang sudah beredar di publik. Pembentukan tim khsusus ini, kata Johnny merupakan salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Untuk menjaga kepercayaan publik, akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny.
Menkopolhukam, Mahfud MD sebelumnya juga angkat bicara soal hacker Bjorka yang diduga melakukan peretasan dokumen negara dan membocorkan atau doxing ke pejabat negara atau pemerintahan Indonesia. Mahfud membenarkan Bjorka melakukan peretasan.
"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/09/2022).
Mahfud menduga data yang bocor itu bukanlah dokumen rahasia Indonesia. Data yang diretas itu, sambungnya, merupakan data yang terbuka untuk umum.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.
