Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, DPP partainya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada kader yang mendahului Megawati Soekarnoputri membicarakan soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum ibu Megawati menetapkan calon, akan diberikan sanksi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).
Hasto mengatakan, sanksi akan diberikan kepada semua kader, termasuk yang memiliki jabatan di DPP maupun tidak, jika terbukti melanggar perintah partai.
"Saya, Pak Djarot (Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat), Pak Rudi Solo (Ketua DPC Solo PDIP FX Rudy Hadyatmo) juga akan mendapat sanksi jika melanggar ketentuan tersebut," kata Hasto.
"(Kalau nekat) nanti akan diurus oleh Dewan Kehormatan," imbuhnya.
Kata Hasto, PDIP punya momentum dan tahapan untuk menentukan jagoan mereka di Pilpres 2024. Siapapun tak boleh mendahului ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat berdasarkan Kongres ke-V PDIP.
"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," tegasnya.
Dia mengingatkan prioritas PDIP saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, saat ini berbagai tantangan tengah terjadi di dalam negeri.
"Jadi jangan ikut-ikutan gimmick politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya, yaitu rakyat," pungkasnya.
