Tim Editor
ERA.id - Ganjar Pranowo menerima keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjatuhkan sanksi kepadanya atas pernyataannya siap jadi calon presiden (capres) 2024 jika dipilih partai. Dia sadar pernyataanya menimbulkan polemik di publik. Karenanya, sanksi akan diterima.
"Statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diksursus di publik dan ya lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan kami sebagai kader, kita terima," kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, sanksi yang diberikan DPP PDIP terhadap dirinya merupakan bagian dari disiplin partai. "Itu bagian dari disiplin," kata Ganjar.
Terkait dengan ucapannya tempo hari, Gubernur Jawa Tengah itu kembali menegaskan bahwa seluruh kader PDIP harus siap jika mendapat perintah partai baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Namun, seluruh keputusan, termasuk soal pencalonan presiden di Pilpres 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seperti keputusan Kongres PDIP ke V di Bali beberapa tahun lalu.
"Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut," tegas Ganjar.
Sebelumnya, Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memanggil Ganjar untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya di media tempo hari.
Setelah mendengarkan klarifikasi dari Ganjar, DPP PDIP memutuskan untuk memberikan sanksi teguran lisan. Sebab, pernyataan itu dinilai telah menimbulkan multitafsir di publik.
"Kami, saya sampaikan, jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin.
