Tim Editor
ERA.id - VP Pertamina Energy Institute PT Pertamina, Hery Haerudin menyarankan pengalihan subsidi BBM ke subsidi yang produktif seperti memberikan insentif bagi industri yang bergerak di sektor energi terbarukan.
"Diperlukan keberanian untuk investasi di energi terbarukan yang memang masih mahal. Dukungan kebijakan negara dapat menjadi insentif untuk investasi EBT," ujar Hery dalam opininya.
Hery menuturkan judul artikel di dalam World Economy Forum (WEF) tanggal 14 September 2022 berbunyi Averting an energy crisis requires bold investment in renewable energy - particularly in developing economies menyebutkan bahwa mencegah krisis energi membutuhkan investasi yang berani dalam energi terbarukan-khususnya di negara berkembang.
India, kata dia, menjadi salah satu negara berkembang yang paling maju dalam pengembangan energi terbarukan.
"Dalam artikel WEF itu disebutkan, investasi energi terbarukan penting dilakukan oleh institusi investasi, perusahaan dan pemerintah untuk menghindari krisis energi di masa depan dan menjaga perubahan iklim," ujarnya.
Dalam laporan lainnya, Hery menuturkan WEF menyebut bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor EBT di US mencapai 40% lapangan kerja di sektor energi . Bahkan menurut laporan International Energy Agency (IEA) jumlah lapangan kerja di energi bersih sudah mencapai lebih setengahnya dari 65 juta lapangan kerja yang tersedia di sektor energi secara global.
"Meskipun kontribusi EBT dalam bauran energi masih relatif rendah, terdapat kesempatan besar untuk meraih jam kerja di industri energi terbarukan dan rendah karbon. Kesempatan lapangan kerja mencakup manajemen emisi karbon, industri dasar, industri migas, listrik hingga industri bangunan dan transportasi," ujar Hery.
Hery menambahkan pemberian insentif kepada industri energi terbarukan perlu diwujudkan dalam bentuk pengembangan SDM yang handal untuk energi terbarukan.
Insentif kepada industri yang melakukan investasi di Indonesia menjadi semacam subsidi yang akan berdampak positif bagi penyediaan lapangan kerja, hilirisasi sumber daya alam serta industrialisasi.
"Subsidi sebaiknya diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk alih teknologi dan pengembangan intellectual capital di Indonesia," ujarnya.
