Tim Editor
ERA.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kawasan untuk tetap waspada karena dunia sedang dilanda gelombang krisis meskipun ASEAN hingga saat ini masih memiliki kinerja perekonomian yang positif.
"Total Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN masih di atas 3 triliun dolar AS dan ASEAN ekonomi terbesar ke-5 dunia. Dalam situasi guncangan finansial ini, tentu kita semua harus waspada. Kemitraan dunia usaha dan pemerintah harus makin diperkuat. Sektor swasta memiliki peran sangat penting," kata Presiden Jokowi saat berbicara dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Phnom Penh, Kamboja, Kamis, sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.
Untuk jangka pendek, Presiden mendorong untuk memperkuat resiliensi ekonomi ASEAN. Hal ini memerlukan counter measures atau tindakan perlindungan dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif untuk menstabilkan sistem keuangan dan menstimulasi pergerakan ekonomi.
"Sektor swasta juga harus forward looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati, tapi bergerak cepat untuk adaptasi. Kecepatan dan ketepatan beradaptasi jadi kunci resiliensi ekonomi ASEAN," kata Jokowi.
Sementara itu untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan daya saing ASEAN dengan kunci inovasi.
"Inovasi pastikan kita kompetitif di masa depan. Ekonomi digital dan ekonomi hijau adalah masa depan ASEAN. Ekonomi digital mampu tingkatkan produktivitas dan perluas akses pasar, sementara ekonomi hijau pastikan ASEAN terus tumbuh dan berkelanjutan," tutur Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengemukakan pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian ASEAN. Terdapat lebih dari 90 persen dunia usaha di kawasan adalah UMKM, dan sebanyak 65 juta UMKM terdapat di Indonesia.
"Kemajuan UMKM sangat berdampak pada ekonomi ASEAN, untuk itu sinergi kita menjadi sangat krusial untuk makin diperkokoh," ujar Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
