Tim Editor
ERA.id - DPP Partai NasDem menyayangkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh yang mencabut izin penggunaan tempat safari politik Anies Baswedan.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali berharap, pencabutan izin itu bukan karena alasan politisisasi, melainkan hanya sebatas masalah teknis.
"Kita berharap, pencabutan izin penggunaan taman itu tidak kaitannya dengan politik, tapi itu lebih semata-mata alasan teknis," kata Ali kepada wartawan, Kamis (1/12/2022).
Ali mengatakan, jika alasan pencabutan izin itu berkaitan dengan politik, tentunya sangat menyakiti rakyat. Terutama masyarakat Aceh yang berharap bisa bertemu dengan Anies.
"Kalau itu alasan politik atau alasan karena Anies, tentunya ini akan sangat menyakiti kebanyakan rakyat Indonesia yang khususnya di Aceh yang ingin bersilaturahmi dengan mas Anies," katanya.
Ali menjelaskan, awalnya pihaknya sudah mengantongi izin penggunaan tempat, namun belakangan izin dicabut. Pihaknya kini belum mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pemda Aceh.
"Kita belum mendapat penjelasan itu, yang baru kita dapatkan baru pencabutan izin," katanya.
Makanya Ali berharap Pemda Aceh segera memberi penjelasan mengenai pencabutan izin tersebut. Sehingga tidak menimbulkan tafsir liar.
"Sekali lagi kita berharap pemda bisa menjelaskan ini secara rinci kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kemudian menafsirkan ini sebagai suatu upaya menghalangi masyakrakat untuk ketemu Anies," ucapnya.
Meski mengalami kendala, Ali memastikan Anies tetap akan melakukan safari politik ke Aceh sesuai jadwal yang ada. Dia bilang, kendala yang terjadi sudah diperhitungkan sebelumnya.
"NasDem tetap akan melaksanakan kunjungan silaturahmi itu di Aceh. Jadi safari Anies bersama NasDem di Aceh itu tetap akan dilaksanakan," ucapnya.
"Jalan liku, terjal, sejak awal sudah kita duga seperti itu," imbuh Ali.
Untuk diketahui, bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan terancam gagal melakukan safari politik di Aceh. Sebab, pemerintah daerah (pemda) setempat mencabut izin kegiatan keramaian dalam salah satu rangkaian safari Anies.
Dari informasi yang dihimpun, pencabutan izin dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Pemda mecabut izin pemakaian Taman Ratu (Sultanah) Safiatuddin.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyayangkan sikap Pemda Aceh. Sebab, awalnya mereka sudah mengantongi izin, namun belakangan dicabut. "Ya memang ada, sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy.
