Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mewanti-wanti pemerintah untuk menimbang dan merencanakan dengan matang sebelum memutuskan menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengingat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.
"Berbagai pelonggaran yang akan diterapkan menyusul rencana dihapuskannya PPKM harus juga dilakukan dengan perencanaan yang matang," kata Charles, Kamis (22/12/2022).
Dia juga mengingatkan, dihentikannya kebijakan PPKM juga berpeluang meningkatkan jumlah kasus Covid-19. Makanya pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi.
Di antaranya yaitu menggenjot vaksinasi booster Covid-19. Sehingga masyarakat benar-benar mendapat perlindungan maksimal.
"Capaian vaksinasi booster harus terus digenjot agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala Covid-19," ujar Charles.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyipakan obat-obatan Covid-19 sebagai antisipasi jika kembali mengalami lonjakan kasus. "Pemerintah harus memastikan bahwa stok obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 selalu tersedia," kata Charles.
Meski begitu, politisi PDI Perjuangan itu sepakat jika kebijakan PPKM dihentikan. Sebab, jika melihat tren kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai.
Dia juga menilai, Indonesia sudah memenuhi kriteria perubahan fase pandemi ke endemi. Namun, hal itu tetap harus dikomunikasikan lebih lanjut dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Saya kira memang sudah waktunya ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini di mana penularan covid di Indonesia sudah cukup terkendali, capaian angka vaksinasi tinggi, dan tipologi varian covid yang menyebar relatif tidak mematikan maka prakondisi untuk masuk ke fase endemi sudah terpenuhi," paparnya.
"Pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan WHO dan otoritas kesehatan di negara-negara lain guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya," paparnya," kata Charles.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.
Namun, keputusan itu masih menunggu kajian dan kalkulasi dari para menterinya. "PSBB, PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari pak menko maupun dari Kementerian Kesehatan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Dia menargetkan para menterinya menyelesaikan kajian terkait pandemi Covid-19 dan pencabutan kebijakan PPKM paling lambat pada pekan ini.
"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai di meja saya," ucapnya.
Setelah adanya kajian dan kalkulasi dari para menterinya, selanjutnya Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penghentian PPKM. "Sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM," katanya.
Jokowi menargetkan, keppres terkait penghentian PPKM bisa diterbitkan secepatnya. "Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," ujarnya.
