Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak mau melihat lagi ada Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Bahkan, dia mengajak kepala daerah untuk melawan OTT agar menjadi negara yang bermartabat.
Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 pada Selasa (17/1/2023), Luhut mengajak kepala daerah melakukan digitalisasi untuk mengurangi korupsi sehingga tak ada lagi OTT.
"Ini harus kita lakukan, kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh sebagai negara yang tidak miliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Menko Luhut.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan, khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi target investasi hilirisasi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan dampak penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah dan penurunan angka kemiskinan.
Menko Luhut menegaskan insentif dan promosi investasi akan terus dilakukan, tetapi pemerintah akan tetap mengukur.
"Prinsip kita adalah investor untung, pemerintah Indonesia untung. Untung apa? Pajak, ekspor kita bagus, lapangan kerja terciptakan, nilai tambah baik, ekosistem terbentuk, mengurangi korupsi, membuat efisiensi dan seterusnya," katanya.
