Tim Editor
ERA.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta pelaksanaan program dana pengembangan madrasah dikelola dengan profesional dan sesuai kebutuhan.
"Saya tidak mau main-main dengan madrasah. Ini bagian dari pertaruhan kita atas generasi yang akan datang dan menjadi tanggung jawab kita di Kementerian Agama," ujarnya, Kamis (26/1/2023).
Pesan tersebut disampaikan saat "Kick Off Proyek REP-MEQR 2023" yang dirangkai dengan rapat koordinasi Provincial Coordinating Unit (PCU) seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. REP-MEQR adalah Realizing Education’s Promise-Madrasah Education Quality Reform .
Ia mengatakan, ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan program digitalisasi madrasah. Ia tak ingin madrasah yang berada di daerah, dipaksa untuk digitalisasi, tetapi akses internet belum ada.
Menurutnya, program pengembangan madrasah harus terukur dan tepat sasaran dengan memperhatikan infrastruktur pendukung.
"Jadi dikasih komputer dan laptop bagus-bagus dengan harapan bisa lebih cepat mengakses dunia, di luar madrasah ternyata gak ada sinyal. Jangankan bicara sinyal, ada juga daerah yang belum tersentuh listrik. Ini menjadi problem," kata dia.
Setiap madrasah, kata Menag Yaqut, memiliki karakter yang berbeda. Ia meminta dana pinjaman Bank Dunia yang digunakan dalam program ini benar-benar menyentuh kebutuhan madrasah
"Dana ini harus dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan, karena harus dikembalikan. Madrasah yang membutuhkan dana ini sangat banyak. Hati-hati, sekali lagi hati-hati," katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi program yang bergulir sejak 2020 ini telah mengalami perkembangan signifikan di tengah lajunya era digitalisasi.
Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan REP-MEQR ini didanai dari pinjaman (loan) Bank Dunia yang harus diimplementasikan selama lima tahun, 2020-2024.
Menurutnya, serapan anggaran REP-MEQR terus mengalami kenaikan selama tiga tahun pelaksanaan, yaitu 42,04 persen (2020), 75,48 persen (2021), dan 90,28 persen (2022). "Target serapan anggaran proyek untuk tahun 2023 minimal 95 persen," katanya.
