Tim Editor
ERA.id - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang juga Staf Ahli Kantor Staf Presiden bidang politik dan keamanan Lenis Kogoya menyebut sejumlah masalah keamanan yang terjadi di tanah Papua mungkin dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
"Hari ini diskusi atau pertemuan khusus saya dengan Pak Presiden, saya menyampaikan masalah keamanan untuk di Papua khususnya di Papua itu saya minta serahkan kepada lembaga masyarakat adat tanah papua, tidak menggunakan kekerasan tetapi pendekatan dengan marga," kata Lenis di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (27/3/2023) dikutip dari Antara.
Terbaru, pada Sabtu (25/3) malam, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tiba-tiba menembaki dari arah belakang masjid di Kabupaten Puncak Jaya sehingga menewaskan dua anggota TNI dan Polri yaitu Bripda Mesar Indey anggota Polsek Ilu dan Serda Risawar, anggota Koramil Ilu saat keduanya bertugas mengamankan salat Tarawih di masjid Al Amaliah Ilu.
Selain kedua korban meninggal, insiden itu juga menyebabkan Brigpol M. Arif Hidayat terluka, akibat terkena rekoset (pantulan peluru di tembakan).
"Contoh kalau di sana ada Kogoya berarti ya Kogoya tanggung jawab untuk cari dia dan bertemu, kalau marga Wenda ya Wenda cari lagi, jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan baik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di Tanah Papua," ungkap Lenis.
Lenis mengakui masyarakat saat ini menilai Tanah Papua tidak aman.
"Juga selalu setiap saat ada berdarah, yang ke depan saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden mari kita membawa kedamaian. Di Wamena itu jadikan sebagai rumah perdamaian. Tadi Pak Presiden sudah kita sampaikan maka di Papua tidak ada lagi pembantaian tetapi kedamaian harus diutamakan," tambah Lenis.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Lenis juga membicarakan mengenai nggaran untuk lembaga adat di Tanah Papua.
"Saya minta kepada Bapak Presiden, pemerintah provinsi khusus untuk Tanah Papua dialokasikan kepada lembaga masyarakat adat tanah papua masing-masing kabupaten, provinsi ditransfer langsung kepada kabupaten dengan tujuan supaya lembaga adat itulah yang masuk keamanan wilayah adat masing-masing untuk menjaga kerukunan kedamaian di tanah Papua," ungkap Lenis.
Lenis juga berharap agar Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi lembaga yang diakui oleh negara untuk dapat memberikan rekomendasi khusus ke masing-masing wilayah adat.
"Jadi lembaga yang ditentukan MRP, Majelis Rakyat Papua adalah lembaga kultur dan juga sebagai rumah aspirasi, maka tidak lagi berpolitik untuk di dalam MRP untuk bisa merekomendasikan siapa dia itu harus melalui rekomendasi masyarakat adat atau saya sebagai ketua lembaga adat," kata Lenis.
