Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan dan Partai NasDem tak ikut menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang digelar PAN pada Minggu (2/4). Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan lima ketua umum partai politik dan membicarakan peluang koalisi besar di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun koalisi besar yang dimaksud yaitu menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), serta mempertahankan koalisi pemerintahan saat ini.
Meski begitu, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan mengatakan, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan PDIP. Diharapkan, partai berlambang banteng itu ikut bergabung dalam koalisi besar.
"Itu juga dibahas. Karena PDIP bagian dari koalisi (pemerintahan) kan. Jadi berharap PDIP bergabung dengan koalisi besar itu," kata Usman kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Harapan yang sama juga ditujukan kepada Partai NasDem. Diketahui, saat ini Partai NasDem telah membentuk Koalisi Perubahann untuk Persatuan dengan PKS dan Partai Demokat serta mengusung Anies Baswedaan sebagai calon presiden.
Usman mengatakan, besar harapan agar koalisi pemerintahan saat ini dipertahankan.
"Artinya bahwa yang ada di luar dengan koalisi KIB kalau bisa bergabung, supaya bisa jadi koalisi besar," katanya.
"Maksudnya di luar KIB, bisa ada nasdem, ada pkb yang sekarang gerindra, ya sudah jadiin satu saja. Mari kita sama-sama berkoalisi," imbuh Usman.
Ketidakhadiran PDIP dan NasDem, menurutnya, bukan karena sudah tak ada lagi kecocokan dengan dua partai politik tersebut. Melainkan hanya masalah waktu untuk saling bertemu.
Adapun alasan PDIP dan NasDem tak hadir lantaran Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh sedang berada di luar negeri.
"Bu Mega tidak hadir karena sedang di luar negeri. Pak Surya Ploh juga kabarnya ke luar negeri. Ya hanya masalah timing," ucapnya.
Dia mengakatan, komunikasi dengan PDIP maupun NasDem terus dibangun. Ke depannya, diharapkan ada kesepakatan untuk membangun koalisi besar, terutama dengan PDIP.
Terkait dengan calon presiden yang akan diusung apabila koalisi besa ini terwujud, Usman menegaskan, hal itu bisa dibicarakan bersama. Sebab yang terpenting adalah calon yang diusung benar-benar pilihan rakyat.
"Sekarang terus membangun komunikasi, mudah-mudahan ke depan bisa ada kesepakatan untuk masuk kepada koalisi besar. Soal figur nanti disepakati, yang panting adalah pilihan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap agar partai-partai politik di Indonesia dapar berkoaliasi dalam pesta demokrasi pemilihan presiden 2024. Hal ini bertujuan demi kepentingan dan kebaikan rakyat.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi Ramadhan yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4).
Hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan tersebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Artinya ada dua koalisi hadir dalam silaturahmi tersebut yaitu Koalisi Indonesia bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.
Jokowi juga menyambut penggabungan KIB dengan Koalisi KIR.
"Nanti ditanyakan urusan itu pada ketua-ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada jangan ditanyakan kepada saya, yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja," ungkapnya.
