Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan alasan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri tak hadir dalam acara Silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4) kemarin.
Dalam acara itu, hadir Presiden Joko Widodo dan lima ketua umum partai politik koalisi pemerintahan dan rencananya koalisi besar untuk Pilpres 2024 bisa terbentuk setelah pertemuan ini.
Merespons soal ketidakhadiran Megawati, Said mengatakan, kalau Mega di luar negeri dan informasi tersebut sudah disampaikan ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kalau kemarin kebetulan PDI Perjuangan tidak hadir, karena memang kami ada di luar negeri sebagaimana dijelaskan oleh ketua umum Partai Amanat Nasional," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Dia juga membantah kabar PDIP sedang dikucilkan dan tak diajak membicarakan peluang membentuk koalisi besar dengan partai-partai politik pendukung pemertintahan saat ini. "Tidak ada yang meninggalkan PDIP, karena faktanya PDIP diundang kok," tegasnya.
Bagi PDIP, pertemuan Jokowi dengan lima ketua umum partai politik pendukung pemerintah perlu diapresiasi. Terlebih membicarakan peluang membentuk koalisi besar di Pemilu 2024. Menurut Said, gagasan membentuk koalisi besar sangat bagus dalam konteks untuk kepentingan bangsa.
"Pastilah namanya pertemuan, buka bersama, kemudian muncul gagasan, pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar, bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali," paparnya.
Lebih lanjut, Said menyebut, PDIP sangat terbuka ikut bergabung dengan koalisi besar apabila nantinya terjadi. Jika semakin banyak partai politik menjalin kerja sama, maka semakin baik. Sebab semakin ringin menghadapi tantangan bangsa Indonesia ke depan
"(Koalisi semakin besar) semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama. Karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan," kata Said.
Diketahui, PAN menggelar acara Silaturahmi Ramadan pada Minggu (2/4). Mereka mengundang Presiden Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik. Adapun pimpinan partai politik yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardono.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya juga mengundang PDIP dan NasDem. Namun, kedua partai politik itu berhalangan hadir lantaran sedang ada agenda di luar negeri. "Memang ini forum ketua umum. PDIP dan NasDem sedang ke luar negeri," kata Zulkifli.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberi restu agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB melebur menjadi koalisi besar.
Namun, Presiden Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada ketua umum partai politik. "Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Jokowi.
Sementara Juru Bicara PPP Usman Tokan mengatakan, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan PDIP. Diharapkan, partai berlambang banteng itu ikut bergabung dalam koalisi besar. "Itu juga dibahas. Karena PDIP bagian dari koalisi (pemerintahan) kan. Jadi berharap PDIP bergabung dengan koalisi besar itu," kata Usman kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
