Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tak pernah menganut sistem 'kawin paksa' dalam memasangkan tokoh sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menanggapi penolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika dipasangakan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden.
Menurutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu komunikasi di awal serta komitmen terhadap rakyat secara bersama-sama. Sehingga tidak bisa dipaksakan.
"Kita kan enggak model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2023).
Terkait nama-nama cawapres potensial pendamping Ganjar yang sempat disebut Presiden Joko Widodo, PDIP akan terus melakukan kajian. Hasilnya nanti akan dilaporkan dan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Dinamika politik yang memang sangat dinamis, kami melakukan kajian terus menerus dan nantinya dijajak oleh ibu Megawati Soekarnoputri yang mengambil keputusan," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, partainya tidak secara acak melakukan soal perjodohan pasangan capres-cawapres. Melainkan melihat konstelasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
"Jadi enggak ada proses-proses yang terkait dengan jodoh menjodohkan karena semua itu berjalan dengan natural sesuai dengan kehendak dari masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak jadi cawapres Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebaliknya, Prabowo tetap menginginkan menjadi calon presiden melalui jalur koalisi besar dari beberapa partai.
"Alasannya saya (tolak cawapres Ganjar) karena posisi partai Gerindra saat ini cukup kuat," kata Prabowo usai bersilaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4).
Diketahui, Jokowi menyebutkan tujuh nama potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Diantaranya yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Menhan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
