ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto kesulitan menjawab pertanyaan yang disampaikan Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
"Tadi Pak Prabowo kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," kata Hasto di Jakarta, dikutip Rabu (13/12/2023).
Dia lantas menyinggung, kesulitan Prabowo menjawab pertanyaan karena bertentangan dengan kenyataan. Apalagi, ketua umum Partai Gerindra itu punya rekam jejak membentuk Tim Mawar.
"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," kata Hasto.
Hal tersebut berbeda dengan Ganjar yang menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Terlepih proses penyelesaiannya sudah mulai diinisiasi oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga yang juga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan nggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua. Itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," ujar Hasto.
Dalam forum debat yang digelar KPU RI pada Selasa (12/12) malam, Ganjar diberi kesempatan untuk bertanya kepada Prabowo. Dia memilih untuk menyinggung tentang persoalan HAM masa lalu.
Dari 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah, Ganjar bertanya apakah Prabowo mau menjalan rekomendasi DPR RI untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM ad hoc dan akan membantu keluarga korban penculikan paksa 1998 untuk menemukan kuburan para korban.
Menjawab itu, Prabowo justru memamerkan sejumlah korban penculikan paksa 1998 yang kini mendukungnya. Diantaranya yaitu Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief. Dia mengatakan, isu HAM masa lalu selalu menjadi alat politik lima tahunan untuk menjegal dirinya.
"Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar," ucap Prabowo.
Mendengar jawaban itu, Ganjar tampak tak puas dan menyebut bahwa Prabowo tak tegas menjawab pertanyaannya, terutama soal memebantu para keluarga korban penculikan paksa mencari kuburan anggota keluarganya yang hilang.
"Pertanyaan saya sebetulnya satu, apakah kalau bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Kedua, apakah bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu kepada keluarga, agar mereka bisa berziarah. Dua ini sama-sama tidak dijawab," kata Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, jika terpilih sebagai presiden, dia berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM agar tak jadi isu lima tahunan
"Kalau saya jadi prsiden, saya akan bereskan ini, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi. Karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," kata Ganjar.
Kemudian Prabowo nampak emosional mendapat tanggapan tersebut. Dia menuding Ganjar terlalu tendensius menyerangnya dengan membuka kembali peristiwa penculikan pada 1998.
Alih-alih menjawab, Prabowo justru balik menyerang Ganjar dengan membawa nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
"Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan agak tendesius," ucap Prabowo.
"Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, pak. Dan wakil bapak yang mengurus selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah," tegasnya.