Tim Editor
ERA.id - Koalisi Indonesia Bersattu (KIB) berharap, Presiden Joko Widodo segera mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk membahas keberlanjutan pembentukan koalisi besar.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kompleks Widya Chandara, Jakarta, Kamis (27/4/2023) malam.
Menurutnya, pembahasan koalisi besar itu merupakan lanjutan dari pertemuan lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan beberapa waktu lalu.
"Dalam waktu dekat kita berharap anti koalisi pemerintah ini tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta bapak presiden," kata Zulhas.
Dia mengatakan, selain membahas pembentukan koalisi besar, tentunya ada sejumlah hal lain yang akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi.
Diantaranya yaitu membahas keberlanjutan pembangunan di era Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin di pemerintahan mendatang.
"Tentu ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, kalau yang belum bagaimana nanti memperbaikinya, kira-kira itu," kata Zulhas.
Sementara Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya yang sepakat mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Meskipun KIB belum memutuskan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung, Mardiono berharap Partai Golkar dan PAN setuju dengan capres pilihan partainya.
"Manakala nanti pilihannya sama, itu nanti jadi koalisi plus potensi plus ini yang disampaikan pak ketum Golkar," kata Mardiono.
Diketahui, wacana pembentukan koalisi besar mencuat beberapa waktu lalu. Rencana itu muncul setelah adanya pertemuan antara pimpinan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP dengan Preside Jokowi.
Koalisi besar itu rencananya akan menggabungkan KIB yang digagas Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Partai Gerindra dan PKB.
