Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, M. Jusuf Kalla (JK) kembali menyindir Presiden Joko Widodo prihal keterlibatannya dalam politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.
Dia mengaku, saat masih berada di pemerintahan maupun ketika era kepemimpinan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah ada kepala negara yang mencampuri apalagi mempengaruhi partai politik.
"Waktu kami, seperti saya sering katakan, zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini itu, ndak," kata JK di kediamnnya, kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023) malam.
Menurutnya, di era kepemimpinan Megawati maupun SBY, partai politik diberikan kebebasa untuk memilih siapa saja tokoh yang hendak dicalonkan, maupun membentuk koalisi.
JK bilang, setiap partai politik memiliki cara masing-masing untuk memenuhi syarat pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
"Jadi diberikan kepada partai-partai itu. Kemudian ada koalisi masing-masing, itu adalah cara untuk mencapai aturan karena harus mencapai 20 persen," ucapnya.
"Koalisi itu adalah kewenangan masing-masing, kami waktu jadi pemerintahan tidak mencampuri," imbuh JK.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan akan membisiki partai-partai politik prihal calon presiden (cawapres) pilihannya. Hal itu disampaikan usai menerima hasil Musyawarah Nasional (Musra) Relawan Jokowi di Istira Senayan, Jakarta pada Minggu (14/5).
Meski begitu, Jokowi baru akan membisikan apabila partai-partai politik sudah menyelesaikan pembentukan koalisi.
"Karena yang bisa mencalonkan adalah partai atau gabungan partai, nanti bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai," ucap Jokowi.
