Tim Editor
ERA.id - Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Imam Aziz, menilai cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyelesaikan konflik terkait proyek strategis nasional (PSN) di daerah setempat bisa menjadi prototipe.
"Pak Ganjar berhasil mewujudkan sinergi antara Pemerintah dan rakyat. Apa yang dilakukan itu bisa menjadi prototipe pembangunan di masa yang akan datang," kata Imam Aziz dalam diskusi kelompok terfokus "Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan" di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dikutip dari Antara, Kamis (25/5/2023).
Menurut Imam Aziz, upaya penyelesaian konflik terkait pembangunan PSN di daerah tersebut merupakan contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang berakhir dengan baik.
Pernyataan Imam tersebut merujuk pada pembentukan Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto yang dikelola oleh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener. Dalam hal itu, warga tetap bisa mengelola lahan melalui koperasi dan BUMDes, bahkan terlibat dalam proyek sabuk hijau Bendungan Bener.
Dia menyebut pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Ganjar, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, karena masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan PSN yang sudah dibebaskan.
"Ini belum ada di Indonesia, belum pernah ada. Oleh karena itu, kami coba untuk intensif mendampingi supaya ini menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut.
Imam menyebut upaya tersebut bisa diterapkan di setiap pengerjaan PSN yang sedang berjalan, sehingga berdampak pada penanggulangan kemiskinan.
"Ini kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, tapi dari kecil-kecil seperti ini, nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola nasional. Ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain," jelasnya.
Sementara itu, dalam diskusi tersebut, Ganjar mengatakan bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting untuk menanggulangi kemiskinan. Terlebih, tambahnya, di Jawa Tengah banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan.
"Kami kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingan ada, off taker-nya pemerintah daerah," kata Ganjar.
Dia pun melihat kesempatan dan sumber daya itu bisa dimanfaatkan oleh warga terdampak PSN agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meskipun sudah diambil alih untuk pembangunan.
"Di Wadas ini, ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka, yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu, ya, mereka bisa berpartisipasi," tambahnya.
Ganjar menuturkan penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan pertama kali dilakukannya. Sebelumnya, dia juga menerapkan metode serupa pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.
"Jadi, ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama, maka partisipasi masyarakat muncul," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban, karena ikut terlibat dalam pekerjaan PSN sejak awal. Bahkan, yang bersangkutan bisa mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.
"Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi. Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan," ujar Ganjar Pranowo.
