Tim Editor
ERA.id - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung membantah Presiden Joko Widodo hendak mengintervensi proses dan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini menyusul polemik atas pernyataan Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe di pesta demokrasi mendatang.
"Oh eggak. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu. Sama sekali enggak," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Dia menjelaskan, maksud Jokowi yang berniat ikut campur di Pemilu 2024 hanya sebatas untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
"Cawe-cawe itu (maksudnya), menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik," kata Pramono.
Selain itu, Jokowi juga berharap agar siapapun nanti yang menjadi kepala negara selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan, program, dan kebijakan yang sudah dikerjakan di pemerintahan saat ini.
Misalnnya seperti kebijakan hilirisasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
"Apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, IKN bisa dilanjutkan dengan baik karena mememang IKN juga mendapat antusias yang luar biasa dari investor dari luar negeri," ujar Pramono.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024. Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya.
Pernyataan Jokowi itu belakangan menjadi polemik. Sejumlah pihak menuding bahwa mantan wali kota Solo itu tak netral dan menyimpan maksud tersembunyi.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, kepala negara tak boleh ikut campur urusan politik.
Anggota Komisi III DPR RI itu megingatkan bahwa kepala negara harus mampu menjaga iklim demokrasi. Supaya politik tetap sehat.
Jangan sampai seorang kepala negara menggunakan kekuasannya untuk mencampuri urusan politik. Apalagi dengan tujuan ingin menjegal salah satu calon presiden (capres).
"Intinya tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi, untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny.
"Meskipun dia tidak dukung, harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih, dan dia harus menjaga iklim yang sehat, menjaga netralitas," tegasnya.
