Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meyakini Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, sebagai kader partai, Jokowi juga punya hak politik.
Hal itu menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku bakal cawe-cawe di Pemilu 2024.
"Artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau cawe-cawe karena punya hak politik," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
"Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," tegasnya.
Keyakinannya itu berdasarkan kedekatannya dengan Jokowi. Apalagi dia merupakan salah satu tim sukses Jokowi saat maju sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, maupun ketika Pilpres 2004 dan 2019.
Selain itu, Jokowi juga merupakan mentor di pemerintahan.
"Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernnur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali," katanya.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa cawe-cawe yang dimaksud Jokowi hanya sebatas menggunakan hak politiknya sebagai kader partai, bukan sebagai kepala negara untuk mengintervensi jalannya pesta demokrasi.
"Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, sekaligus menjadi kader partai," ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024.
Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya.
