Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkiat cawe-cawe di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus disambut positif.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Konsolidasi PDIP DKI Jakarta di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Menurutnya, cawe-cawe yang dimaksud semata-mata untuk menjaga loncatan kemajuan bangsa Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.
"Karena itu, apa yang menjadi perhatian Pak Presiden Jokowi perlunya loncatan kemajuan, sehingga Presiden Jokowi pun akan cawe-cawe demi menjaga loncatan kemajuan ini," kata Hasto.
Oleh karena itu, pernyataan Jokowi seharusnya disambut dengan baik. Terlebih, PDIP kini mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia menjelaskan, antara Jokowi dan Ganjar merupakan satu kesatuan. Sehingga, capaian dan program kerja di pemerintahan saat ini dijamin akan dilanjutkan oleh Ganjar ke depannya.
"Inilah yang harus kita sambut sebagai energi positif bahwa cawe-cawe dari bapak presiden adalah untuk kemajuan Indonesia raya dan itu bersama bapak Ganjar Pranowo," tegasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengaku akan ikut cawe-cawe politik di Pemilu 2024. Namun, langkahnya ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memastikan pembangunan di pemerintahannnya saat ini dilanjutkan oleh kepala negara berikutnya.
Pernyataan Jokowi itu belakangan menjadi polemik. Sejumlah pihak menuding bahwa mantan wali kota Solo itu tak netral dan menyimpan maksud tersembunyi.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, kepala negara tak boleh ikut campur urusan politik.
Anggota Komisi III DPR RI itu megingatkan bahwa kepala negara harus mampu menjaga iklim demokrasi. Supaya politik tetap sehat.
Jangan sampai seorang kepala negara menggunakan kekuasannya untuk mencampuri urusan politik. Apalagi dengan tujuan ingin menjegal salah satu calon presiden (capres).
"Intinya tidak boleh menggunakan alat negara untuk menghalang-halangi, untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny.
"Meskipun dia tidak dukung, harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih, dan dia harus menjaga iklim yang sehat, menjaga netralitas," tegasnya.
