Tim Editor
ERA.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hadir dalam rapat dengan anggota Dewan Perawakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun.
"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.
Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun.
Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.
Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional".
Adapun tujuh prioritas nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Prioritas berikutnya yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Prioritas lainnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95 persen, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03 persen.
