Tim Editor
ERA.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penentuan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), masih menunggu bergabungnya partai politik lain.
Diketahui, KKIR terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Adapun menurut perjanjian kerja sama politik, penentuan capres-cawapres dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, KKIR masih berpotensi menambah anggota partai politik, sehingga tidak hanya berisi Partai Gerindra dan PKB saja.
Dasco bilang, saat ini pihaknya terus melalukan komunikasi dengan sejumlah partai politik lain secara intensif. Salah satunya Partai Golkar.
"Kalau ngomong koalisi, mungkin tidak hnya dengan PKB. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain," katanya.
"Sampai saat ini, kita masih melakukan penjajakan, dan masih melakukan komunikasi. Seperti juga partai-partai yang lain," imbuh Dasco.
Terkait siapa partai politik yang hendak bergabung ke KKIR, Dasco masih bungkam.
"Jadi kami juga masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang akan bergabung ke koalisi," kata Dasco.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) apabila tak segera mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, para ulama dan kiai meminta agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendeklarasikan pasangan capres-cawapres di bulan Juni ini.
"Beberapa tokoh, ulama, dan kiai di PKB mohon segera diputuskan saja. Sarankan ke Pak Muhaimin, segera putuskan di bulan Juni," kata Jazilul di Jakarta, dikutip Kamis (8/6).
"Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya dievaluasi," imbuhnya.
Jazilul mengatakan, para ulama dan kiai ini sudah cukup lama menunggu. Sebab, sebelumnya mereka menargetkan sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah sudah ada keputusan soal capres-cawapres.
Jika terlalu lama, dikhawatirkan semakin susah menentukan tokoh untuk diusung di Pilpres 2024.
"Kita ini sudah dua kali lebaran. Waktu itu lebaran Idulfitri, para kiai sydah minta. Ini sekarang sudah lebaran kurban. Jadi nunggu lebaran apa lagi? Enggak ketemu nanti," kata Jazilul.
