Tim Editor
ERA.id - Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, membutuhkan eksekusi pintar oleh kepemimpinan yang kuat.
"Indonesia Emas tidak bisa hadir otomatis, butuh fokus, butuh haluan, butuh panduan," kata Jokowi saat menghadiri rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Presiden berharap rancangan akhir RPJPN 2025—2045 tersebut, bisa menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kendati demikian, Kepala Negara menekankan bahwa sebaik apa pun sebuah rencana akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan eksekusi yang baik.
"Oleh sebab itu untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani, pandai mencari solusi, dan yang punya nyali," tutur Jokowi.
Presiden tidak mau berbicara lebih lanjut mengenai karakter kepemimpinan di forum tersebut, karena dikhawatirkan akan ditangkap secara melenceng seperti sedang membicarakan Pemilihan Presiden 2024.
Akan tetapi, Presiden meyakini bahwa kepemimpinan kuat dan berani tersebut bakal bisa mengawal kelanjutan beberapa agenda yang dinilainya penting seperti hilirisasi industri dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Hilirisasi industri sangat penting, inilah yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil kita akan melompat," ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan beberapa hilirisasi mineral yang tengah ditempuh dengan membangun ekosistem kendaraan listrik (EV), membangun pabrik baterai EV.
"Bagaimana dulu kita ekspor hanya mentah, (sekarang) bisa jadi katoda, prekursor, lithium battery. Bagaimana mencapai ekosistem besar ini enggak mudah, perlu kerja detail dan dicek di lapangan, itu pun bisa meleset, apalagi tidak," tuturnya.
Hilirisasi juga bisa ditempuh untuk hasil perkebunan seperti kelapa sawit agar diproduksi menjadi barang setengah jadi atau sabun kosmetik sebelum diekspor ke luar negeri.
Kemudian hal serupa juga berlaku untuk rumput laut yang bisa dijadikan biofuel. "Saya baru lihat, kaget juga lihat di Jerman, artinya potensi ini besar, tapi tantangan juga besar," ucap Jokowi.
Berkenaan dengan IKN Nusantara, Presiden menegaskan kembali bahwa pemindahan ibu kota dilandasi semangat untuk menciptakan pemerataan.
Jokowi mengingatkan bahwa 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan yang terpadat di Jakarta. Hal serupa juga berlaku untuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang 58 persen di antaranya ada di Jawa. "Yang 17 ribu pulau lain diberi bagian apa?" katanya.
Di sisi lain, lanjut Jokowi, beban Jakarta sudah terlalu padat baik itu sebagai kota pendidikan, pariwisata, bisnis, ekonomi, hingga pemerintahan. "Beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun sampai lima tahun mendatang, tapi visi yang jauh ke depan," ujarnya.
