Tim Editor
ERA.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membeli kendaraan dinas bertenaga listrik dengan harga mahal.
"DKI Jakarta membeli apa-apa spek tertinggi yang semestinya tidak perlulah karena lebih ke fungsinya sebagai alat transportasi," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu saat dihubungi di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023).
Justin mendukung langkah Pemprov untuk mempergunakan kendaraan bertenaga listrik dalam melakukan kegiatan. Namun demikian, dia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa membeli kendaraan dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
Kebiasaan Pemprov DKI membeli fasilitas harga tertinggi tersebut, kata Justin, dapat menimbulkan kesan buruk bagi masyarakat.
"Saya kira kalau kita beli mobil elektrik juga yang spek tertinggi terus saya kira kita tidak punya tenggang rasa terhadap masyarakat," kata dia.
Dia menyatakan, harus ada tenggang rasa dengan masyarakat yang masih berjuang pulih usai pandemi COVID-19.
Justin berharap Pemprov DKI tidak hanya fokus melakukan pengadaan kendaraan listrik melainkan memperbaiki transportasi umum hingga pengaturan kendaraan bermotor demi menciptakan kualitas udara yang baik di Ibu Kota.
DKI Jakarta sedang memproses realisasi pengadaan kendaraan ramah lingkungan untuk operasional kedinasan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta. Hal itu sekaligus mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Sedang dalam proses pengadaan sesuai rencana dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Dalam waktu dekat, realisasi kendaraan berbasis energi terbarukan akan dijalankan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/7).
Saat ini, kata Heru, sebagian kendaraan umum seperti bus-bus di DKI Jakarta sudah menggunakan bahan bakar listrik.
Heru menyebutkan, penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta selain untuk mendukung program nasional, juga menurunkan beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar fosil dan meredam emisi karbon.
"Khusus anggaran belanja BBM untuk mobil dinas akan semakin hemat. Jadi, kelak hanya alat berat (backhoe) dan lain-lainnya yang masih mengonsumsi BBM," ujar Heru.
