Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa RI pada Juni Turun Jadi 137,5 Miliar Dolar AS

| 07 Jul 2023 17:47
Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa RI pada Juni Turun Jadi 137,5 Miliar Dolar AS
Ilustrasi (Antara)

ERA.id - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 menurun menjadi sebesar 137,5 miliar dolar AS dari sebesar 139,3 miliar dolar AS pada Mei 2023.

Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi cadangan devisa pada bulan lalu tersebut tetap tinggi, dikutip dari Antara pada Jumat (7/7/2023).

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Maka dari itu, BI menilai bahwa cadangan devisa bulan saat ini tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Erwin menuturkan Bank Sentral memandang cadangan devisa akan tetap memadai, yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, BI mencatat ULN pemerintah mencapai 194,1 miliar dolar AS pada April 2023, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194 miliar dolar AS.

Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Rekomendasi