Tim Editor
ERA.id - Pengamat komunikasi politik, M Lukman melihat ada tiga hal yang patut dikritisi dari isi pidato Ketum Gerindra Prabowo Subianto pasca mendapat dukungan dari Golkar dan PAN..
Pertama, dia menilai Prabowo seolah belum menerima kekalahan di Pilpres 2014 dan 2019 dan ngotot ingin berkuasa. Hal itu terlihat dari berbagai diksi dalam pidato Prabowo usai mendapat dukungan dari Golkar dan PAN.
Lukman mencatat ada beberapa diksi yang memperlihatkan jika Prabowo belum menerima kalah dari Joko Widodo di pilpres sebelumnya dan ingin berkuasa, yakni seperti ‘pembangunan bangsa dan negara’ dan ‘kehendak ingin memperbaiki kehidupan rakyat—kita’.
Lalu ada diksi ‘kita sepakat akan kita tinggalkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat’, dan ‘mewujudkan harapan rakyat sesuai dengan harapan para partai koalisi’ dibungkus secara bersamaan dengan kalimat yang meragukan ‘kecintaan’ pihak lain terhadap bangsa dan negara Indonesia.
“Terlepas dari apakah sikap ‘keraguan’ itu mengarah kepada Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo atau bukan, namun statement Prabowo Subianto di atas tergolong relatif serupa terjadi di tahun Pilpres 2014, terutama berpijak kepada narasi-narasi kerakyatan dan kebangsaan yang disampaikan olehnya pada saat mendeklarasikan Cawapres-nya dari PAN, Hatta Rajasa,” ujar Lukman dalam keterangan resmi.
Lukman pun menuturkan penekanan statement Prabowo Subianto yang berulang itu justru seolah menegaskan belum selesainya pemulihan diri pasca trauma politik sejak kegagalan menjadi Presiden terpilih pada Pilpres tahun 2014 dan Pilpres 2019.
“Hal ini berpotensi menjadikan Prabowo Subianto dalam ruang-ruang publik yang rasional sebagai calon pemimpin yang masih ‘ngotot’ berkuasa, dan bahkan labil untuk berkontestasi politik di level Pilpres, sekalipun dua kali percontohan telah menggagalkannya,” ujarnya.
Kemudian, Lukman menuturkan dalam welcoming speech kepada partai Golkar dan PAN, Prabowo Subianto disebut ‘dengan tidak malu-malu’ menyebut bahwa dirinya dan para tokoh partai dalam koalisinya saat ini berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Prabowo juga menegaskan beberapa kalimat seperti ‘kami mengerti permasalahan’, dan statement ‘berhasil membawa bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita negara adil, makmur, dan membawa kesejahteraan menyeluruh’.
Padahal, kata Lukman, dua kalimat di atas merupakan keniscayaan politik Pilpres di Indonesia yang sejatinya meletakkan fundamen ‘kerakyatan’ sebagai objek penyertaan yang bersifat long lasting atau abadi.
Selain itu, seringkali para tokoh capres maupun cawapres justru mengalami ‘gagal paham’ tentang inti dari persoalan-persoalan kerakyatan yang sesungguhnya tidak bisa secara serampangan dikerdilkan menjadi suatu permasalahan yang—seolah-olah- universal.
Bangsa, rakyat, masyarakat di Indonesia, lanjut Lukman merupakan kesatuan dari manifestasi entitas/wujud yang berbeda-beda, demikian pula keniscayaan dalam setiap problematika per entitasnya,” ujarnya.
“Ucapan Prabowo Subianto yang ditepuk-tangani oleh para pimpinan partai koalisi justru urung dilihat secara signifikan sebagai narasi kepemimpinan yang sarat visi. Implikasi serius ke depannya, bahwa sejarah membuktikan terpilihnya pemimpin dengan hanya bermodalkan ambisi berkuasa semata (tanpa visi kerakyatan yang transparan kepada publik) berpotensi besar membahayakan demokrasi kepada regresi yang konkret,” ujar Lukman.
Ketiga, Lukman menyebut framing terhadap statement bahwa mereka berada dalam kapal pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dengan demikian mereka ‘sangat mengerti’ pokok persoalan rakyat dan sebagainya, bisa digolongkan sebagai sikap politik band-wagoning. Yaitu gestur politik yang hanya menempel/mengunci kepada ‘sang lokomotif’ dan akan mengikuti kemana pun lokomotif mengarahkan tujuannya.
Sebagai calon Presiden yang pernah mengalami kekalahan politik sebanyak dua kali, Lukman menyebut Prabowo seharusnya mampu lebih bijak, cerdas, dan berhati-hati dalam menyuarakan sekaligus membedakan apa itu political claims dan performance claims (sebagai Menteri).
Pernyataan glorifikasi pekerjaan atau performance claims dari masing-masing Menteri tidak relevan dan tidaklah etis untuk diklaim sebagai ‘keberhasilan’ pribadi Menteri yang bersangkutan apalagi untuk di-glorifikasi menjadi ‘keberhasilan’ partai koalisi.
‘Hal ini tentunya akan menimbulkan internal discomfort dalam Kabinet Pemerintahan yang juga berisikan para Menteri dari partai koalisi yang lain. Presiden Joko Widodo tentu tidak akan menoleransi ‘kekisruhan’ dalam kabinetnya, khususnya yang berkaitan dengan legacy kinerja pemerintahannya selama total dua periode,” ujarnya.
Sebagai pribadi yang selalu berhati-hati dalam menempatkan diri ketika menjadi kader partai dan ketika menjadi pemimpin negara, pun hingga saat ini, dalam jabatan Presiden, Joko Widodo dinilai tidak pernah menyatakan mendukung satu pun nama Bacapres secara resmi.
“Presiden Joko Widodo tentu akan fokus dengan penyerasian legacy-nya dan pencatutan namanya demi aktivitas manuver politik dan glorifikasi kepentingan tertentu justru berpotensi dianggap Presiden sebagai upaya disloyalty dan memecah-belah keseriusan kinerja Pemerintah,” ujarnya.
Terkait tiga hal yang telah diuraikan, Lukman mengingatkan kepemimpinan di Indonesia membutuhkan ‘kreativitas’. Ketiadaan visi yang jelas, politik band-wagoning, dan ambisi berbasiskan glorifikasi justru berkebalikan dengan habit dan situasi Joko Widodo sejak pertama kali diusung sebagai Capres.
“Joko Widodo justru konsisten dengan blusukan yang dilakoninya sejak menjadi Pedagang Kayu dan Mebel, Walikota, Gubernur, hingga Presiden. Dari situlah ia membaca, mengkreasikan dan mengamalkan ‘kerakyatan’ secara langsung dengan sepenuh kesadaran atas risiko munculnya pro dan kontra dari keputusan dan/atau kebijakannya. Semua orang bisa melakukan blusukan, namun ke-khas-an itu hanya kembali terlekatkan kepada sosok Joko Widodo sebagai influencer of ‘blusukan’,” ujar Lukman.
