Tim Editor
ERA.id - Partai NasDem mengaku tak paham dengan tudingan pengkhianat yang diberikan Partai Demokrat, lantaran diam-diam membuat perjanjian kerja sama dengan PKB dan memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali justru melempar bola panas kembali ke Partai Demokrat. Menurutnya, partai politik besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu lah yang seharusnya memberi penjelasan.
"Ya enggak ngerti, tanya sama Demokrat. Demokrat yang menyampaikan itu," kata Ali saat ditemui di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.
Dia mengaku belum mendangar apa-apa, apalagi mengetahui sumber dari tudiangan tersebut.
"Kami sendiri belum dengar," kata Ali.
Lebih lanjut, dia mengaku Partai NasDem belum berkomunikasi dengan Partai Demokrat setelah munculnya isu gonjang ganjing di internal Koalisi Perubahan.
"Enggak, belum sempat," kata Ali.
Namun Ali memilih bungkam dan meninggalkan lokasi saat ditanya mengenai kabar bahwa Partai NasDem memaksa partai politik di Koalisi Perubahan menyetujui pasangan Anies-Cak Imin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Anies diam-diam menyetujui kerja sama antara Partai NasDem dan PKB untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Menurutnya, kesepakatan kerja sama politik itu dilakukan sepihak atas inisiatif dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Artinya, kesepakatan kerja sama NasDem-PKB tak diketahui oleh Partai Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan.
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.
Partai Demokrat, kata Riefky, juga langsung mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Anies dan mantan gubernur DKI Jakarta itu membenarkan.
Bahkan, kata Riefky, Partai Demokrat dipaksa untuk menyetujui kerja sama tersebut.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia
mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ucapnya.
