Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tegas membantah menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengaku tidak pernah menyampaikan penolakan baik di internal Koalisi Perubahan maupun di depan publik.
"Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan itu, apalagi di dalam publik," kata Surya di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (1/9/2023).
Baginya, AHY sudah dianggap seperti seorang adik. Bahkan, Surya menilai putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu pantas menjadi seorang pemimpin di masa depan.
"Dia adik saya, AHY sebagai seorang adik. Dia muda, pemimpin muda yang saya harapkan menjadi the raising star nanti ke depannya, harusnya," tegas Surya.
Sebelumnya, Partai Demokrat menuding Surya Paloh sengaja 'menjegal' langkah AHY sebagai cawapres. Padahal, Anies sudah memilih AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024, bahkan anggota Koalisi Perubahan lainnya seperti PKS mendesak agar hal tersebut segera diumumkan.
Namun rencana deklarasi pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan terus tertunda. Diduga alasannya karena Surya Paloh tak mau pengumumkan dalam waktu dekat.
Selain mengulur waktu deklarasi, Demokrat juga mendapat kabar bahwa pada 29 Agustus 2023, Surya Paloh mengambil keputusan sepihak dengan menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Keputusan itu sama sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat maupun PKS yang sangat jelas bagian dari Koalisi Perubahan.
"Malam itu juga (29 Agustus 2023), capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertingi PKS dan Partai Demokrat.
Terpisah, Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan yang juga orang terdekat Anies, Sudiman Said mengaku, Anies sudah mengantongi satu nama cawapres dan langsung dikomunikasikan kepada para petinggi partai lainnya.
"Serelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," ujar Sudirman melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Menurutnya, terpilihanya AHY sudah sesuai dengan isi piagam kerja sama politik Koalisi Perubahan. Salah satu poinnya yaitu calon presiden (capres) yang menentukan cawapresnya sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan.
"Tugas ini dipahami oleh capres sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," kata Sudirman.
Namun, nama AHY yang telah dikantongi Anies mendapat reaksi beragam dari pimpinan partai-partai politik dalam Koalisi Perubahan. Menurut Sudirman, ada partai yang setuju dan meminta agar pasangan capres-cawapres segera diumumkan.
Di sisi lain, ada pula partai politik yanng beranggapan tidak perlu terburu-buuru mengumumkan nama cawapres hingga mendekati waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pertimbangannya, nama pendamping Anies bisa saja berubah karena ada opsi lain.
Sudirman tak menjelaskan siapa partai yang setuju dan partai mana yang meminta supaya deklarasi cawapres ditunda.
"Pimpinan partai merespon secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan, tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain," ujarnya.
Karena adanya perbedaan pandangan dan belum adanya titik temu di internal Koalisi Perubahan, maka proses penetapan cawapres pendamping Anies belum dapat diputuskan.
"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," katanya.
