Tim Editor
ERA.id - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyinggung KPK yang memanggil Muhaimin Iskandar setelah resmi menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Masinton tidak setuju kalau penegakan hukum dijadikan seperti mainan politik, seperti cara KPK yang akan memeriksa Ketua Umum PKB itu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenega Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Saya bukan di barisan pendukung pencalonan Anies-Cak Imin. Tapi, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini," kata Masinton dalam video yang dilihat ERA, Selasa (5/9/2023).
Meski bukan pengsung duet AMIN (akronim Anies-Muhaimin, red), Masinton menentang proses hukum bernuansa politik, seperti pemeriksaan Cak Imin dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada 2012 silam.
"Pun saya berpandangan demikian. Terlepas dari apapun itu alasan yang dibangun KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi," ucapnya.
Bang @Masinton menyuarakan kebenaran.. kepatutan dalam bernegara.. pic.twitter.com/lGG9Ilrewp
— HeriFirdaus I Kang Bro HF (@HeriFirdausas) September 5, 2023
"Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang ketika Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai cawapres kemudian dipanggil KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka," tambahnya.
Kalau penegakan hukum dijadikan seperti mainan politik, kata Masinton, maka akan lahir ketidakpastian hukum. "Kasus 2012, kok baru sekarang, nah selama ini ngapain?" ucapnya.
"Penegakan hukum ya penegakan hukum, itulah namanya supremasi hukum. Ditegakan. Mau langit hendak runtuh, ditegakan hukum itu," katanya.
"Tapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama," tambahnya.
Diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker hari ini, Selasa 5 September 2023.
