Tim Editor
ERA.id - Ganjar Pranowo menyebut dana bantuan untuk partainya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekira Rp27 miliar sangat kecil.
Ganjar mengatakan hal itu saat ditanya Najwa Shihab dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan, Selasa (19/9/2023).
"Kalau sekarang aturannya itu Rp1.000 per satu suara sah. Jadi yang paling besar dapat APBN partai Anda, Mas Ganjar, dan PDI perjuangan karena suaranya terbanyak dapat uang APBN ya terbanyak, Rp27 miliar," kata Nana, sapaan akrab Najwa Shihab dilihat di YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
"Kecil," timpal Ganjar.
"Itu kecil ya Mas?," tanya Nana.
"Banget," jawab Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan partai politik (parpol) termasuk PDIP selalu membuka rekrutmen untuk mencari anggota baru. Edukasi diberikan agar kadernya bisa menjadi pemimpin yang baik.
"Lalu Anda ingin mendapatkan seorang pemimpin yang tumbuh dari sana, Anda berharap 27 Miliar untuk melakukan itu Mbak tidak bisa. Akhirnya blended," ujarnya.
Ganjar menerangkan uang Rp27 miliar dari pemerintah itu bukan untuk Pilpres, namun untuk kepartaian.
Sebelumnya, pemerintah melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyerahkan bantuan keuangan parpol kepada PDIP sebanyak Rp28 miliar.
Momen penandatangan penyerahan dana parpol Pemerintah kepada PDIP itu dilakukan dengan penandatangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Bahtiar secara langsung usai Rapat Konsolidasi Organisasi Internal di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7) dikutip dari Antara.
Dokumen diserahkan oleh Bahtiar untuk diteken oleh Megawati dan disaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran Ketua DPP yakni Olly Dondambey, Arif Wibowo, Bambang Wuryanto dan Yasonna Laoly.
Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
Sebagai Bendahara PDIP, Olly Dondokambey turut meneken dokumen serah terima bantuan keuangan dari pemerintah tersebut.
"Silakan Pak Don untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan Partai," ucap Hasto.
