Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kawasan Pangan Nusantara yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah saya resmikan," kata Ma'ruf Amin saat meresmikan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Sulteng dikutip dari Antara, Rabu (4/10/2023).
Ia mengatakan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan.
Menurut Wapres, pembangunan IKN akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya.
"Oleh karena itu, saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Pangan Nusantara," kata Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga melakukan penanaman perdana tanaman durian varietas MK Hortimart di Kawasan Pangan Nusantara.
Dia berharap KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektare yang merupakan sebuah kawasan terpadu diharapkan dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan.
Selain itu, KPN juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah.
"Hadirnya Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah melalui penguatan sentra produksi pangan, kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan," kata Ma'ruf.
Dalam mendukung Kawasan Pangan Nusantara, Wapres meminta agar seluruhnya pihak dapat meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dalam menyuplai pangan IKN.
Namun, dia meminta untuk tetap memperhatikan kaidah - kaidah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dan perlu untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan ke IKN," ujarnya.
Wapres juga berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat, di antaranya kelompok tani, gapoktan dan korporasi petani.
