Kasus SYL Dinilai Pengaruhi Elektabilitas Pasangan AMIN, Cak Imin: Bukan Urusan Kita

| 08 Oct 2023 15:01
Kasus SYL Dinilai Pengaruhi Elektabilitas Pasangan AMIN, Cak Imin: Bukan Urusan Kita
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

ERA.id - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta agar kasus yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak dikaitkan dengan proses pemenanganya dan Anies Baswedan. 

Menurutnya, kasus tersebut merupakan urusan pribadi Syahrul. "Yang penting ada tiga hal. Pertama, itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadi kalau enggak salah," kata Cak Imin di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/10/2023).

Kedua, dia meminta kasus Syahrul tidak digeneralisirkan dengan Koalisi Perubahan. Sebab persoalan hukum yang tengah dijalani Syahrul, tidak ada sangkutpautnya dengan Koalisi Perubahan.

Diketahui, Syahrul merupakan kader Partai NasDem yang juga bagian dari Koalisi Perubahan bersama engan PKS dan PKB. "Jangan digeneralisir, arena itu (urusan) pribadi," kata Cak Imin.

Terakhir, Cak Imin menekankan pentingnya prinsip penegakan hukum. Menurutnya, apapun kasus yang sedang terjadi harus ditangani secara objektif.

"Kita komitmen, pokoknya hukum ditegakan seobjektif mungkin, tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh mengakui elektabilitas partainya dan bakal calon presiden dan wakil presiden (bacapres-bacawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bakal turun usai kadernya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan Menteri Pertanian (Mentan) terjerat kasus korupsi di KPK.

"Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga AMIN, pasangan yang didukung oleh NasDem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Terkait apakah ada politisasi dalam kasus Yasin Limpo, Paloh menyebut NasDem berupaya agar hal itu tidak terjadi. Namun, dia menyebut NasDem hanyalah sebuah partai politik (parpol) dan bukan institusi penegak hukum.

"Nah soal politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi, kan itu semangat kita. Kalau itu, kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita," ucapnya.

Rekomendasi