Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden, Prabowo Subianto merespons sikap PDIP yang bersedih ditinggal kadernya, salah satunya Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bakal calon wakil presidennya.
Prabowo menyebut banyak kadernya juga yang pergi meninggalkan Gerindra. Dia malah tak merasa bermasalah, karena partainya mengutamakan kepentingan bangsa.
"Ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara," kata Prabowo kepada wartawan, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).
Prabowo juga mengaku tak mau selalu "dibentur-benturkan" dengan PDIP. Terkait Gibran yang menjadi bacawapresnya, Prabowo meminta rakyat yang menilai.
"Ya yang penting rakyat yang menilai ya, kita jangan ambil negatifnya kalau menurut saya, oke," tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka-bukaan adanya tekanan dari kekuasaan. Bahkan dia mendapat pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik yang kartu trufnya dipegang agar mengikuti kemauan penguasa.
Hal itu disampaikan saat menyinggung soal kondisi politik belakangan ini, pasca anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin (10/10).
Dia juga mengatakan partainya saat ini sedang berduka sebab masih tak percaya ditinggal oleh Presiden Jokowi, lantaran menolak permintaan yang melanggar konstitusi. Padahal, Presiden Jokowi dan keluarganya sudah diberikan privilese oleh PDIP.
Adapun puncak dari sikap Presiden Jokowi yang mencoba melanggar konstitusi terlihat dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pencalonan Gibran di Pilpres 2024.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," ucap Hasto.
