Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membangkang karena menjadi bakal calon wakil presiden (bacapres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skena keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (28/10/2023).
Basarah menambahkan Megawati telah memutuskan PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres 2024 dan seluruh kader PDIP harus patuh dengan keputusan itu.
Ketika Gibran menjadi cawapres Prabowo, anak Jokowi itu sengaja ingin keluar dari PDIP.
"Ketika mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya (untuk) keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," ucapnya.
Basarah pun menyebut PDIP saat ini menunggu etika politik Gibran, yakni menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) PDIP miliknya.
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan keanggotaan Gibran telah berakhir secara otomatis karena telah resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Dia mengatakan aturan partai dan instruksi Megawati Soekarnoputri sudah jelas yakni melarang kadernya ada di dua kaki.
“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," jelas Komar dalam keterangan resminya pada Kamis (26/10).
Dia mengatakan Gibran saat ini tidak tegak lurus dengan instruksi partai. "Maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," jelas Komar.
